TATOR, PedomanSulsel.com – Dua orang terdekat Bupati Tana Toraja, yakni Kornelius Posse dan Theofilus Limongan, disebut-sebut ikut terlibat dalam proses perekrutan tenaga honorer di Pemda Tana Toraja yang diduga bermasalah karena sudah setahun lamanya mereka tidak digaji.
Sumber informan yang enggan disebut identitasnya, membeberkan kedua orang luar pemerintahan tersebut, yang mengatur penerimaan tenaga honorer tanpa melibatkan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tana Toraja.
“Tenaga honorer yang membengkak dan bermasalah karena tidak dibayarkan gajinya sampai sekarang, memang perekrutannya dari dulu tidak benar karena orang luar pemerintahan yang tidak berkompen mengaturnya. Ada dua orang terdekat bupati yang mengatur semua itu, Kornelius Posse dan Thefilus Limongan,” bebernya, Jumat (19/7/2019).
Informan tersebut juga mengungkapkan bahwa dari awal penentuan tenaga honorer yang akan diterima harus melalui kedua orang luar tersebut.
“Tenaga honorer tidak diterima kalau tidak ada jawaban dari dua orang dekat bupati itu,” ungkapnya.
Sementara itu, Kornelius Posse yang dikonfirmasi membantah keras hal tersebut. Namun, ia juga mengakui jika dulunya terlibat dalam tim monitoring yang dibentuk Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae.
“Tidak ada keterlibatan saya disitu. Apa urgensinya saya masuk dalam perekrutan itu? Bukan perekrutan tapi monitoring yang kami lakukan dulu tentang keberadaan tenaga sukarela, tapi itu tim independen yang dibentuk bupati,” tegas mantan Caleg DPRD Tana Toraja dari Partai Demokrat di Pileg 2019 ini.
Bantahan senada juga dilontarkan Theofilus Limongan. Menurutnya, yang punya wewenang terkait perekrutan tenaga honorer adalah Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tana Toraja.
“Apa hubungan saya? Gak ada itu, tidak ada keterkaitan, tidak ada hubungan saya dalam perekrutan. Yang punya wewenang adalah BKD berdasarkan analisa,” jealasnya saat dikonfirmasi PedomanSulsel.com, Jumat (19/7/) malam.
Theofilus Limongan menyebut dirinya sebagai Staf Khusus Bupati Tana Toraja di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Saya staf khusus bupati bidang pendidikan dan kesehatan. Setiap tahun kami melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tenaga pendidikan dan kesehatan. Tapi terkait rekruitmen, kami tidak masuk kesitu. Kami sekadar memberikan rekomendasi berdasarkan hasil monitoring,” cetusnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi, mendesak Pemda Tana Toraja agar membayarkan gaji kepada tenaga honorer yang sudah setahun lamanya haknya tidak diberikan sejak Agustus 2018 hingga sekarang.
Kepala DPPKAD Tana Toraja, Margareta Bunga Batara, sebelumnya menuturkan jumlah keseluruhan tenaga honorer sebanayak 1.026 orang, khusus tenaga guru dan kesehatan sekitar 800 orang. Menurutnya, alasan tenaga honorer tersebut belum dibayarkan gajinya karena keuangan daerah yang tidak nmencukupi. (TIM)
