Mendagri Panggil Bupati Tator Soal Surat Perintah Rangkap Jabatan

Surat pemanggilan Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae dari Kemendagri

TORAJA, Pedomansulsel.com – Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae dipanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Pemanggilan Bupati Tana Toraja ini berdasarkan surat dari Dirjen Otoda Kemendagri bernomor 95/Dit.FKKPD/SD.4/III/2019, tertanggal 12 Maret 2019. Surat tersebut ditandatangani Direktur Fasilitasi Kelembagaan Dan Kepegawaian Daerah Dirjen Otoda Kemendagri.

Nicodemus dipanggil dalam rangka menindaklanjuti permasalahan penataan pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Baca Juga :  Carut Marut Pemerintahan Nivi Penyebab Kekacauan Birokrasi di Tana Toraja
Surat undangan dari Kemendagri untuk Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae.

Permasalahan ini akan dibahas dalam rapat yang akan dilaksanakan pada Kamis, 14 Maret 2019.

Baca Juga :  Bupati Tator Ingatkan Penggunaan Dana Desa Tidak Disalahgunakan

Selain Bupati Tana Toraja, juga diundang Sekda Tana Toraja, Kepala Inspektorat Tana Toraja, dan Kepala BKPSDM Tana Toraja.

Turut diundang juga Sekprov Sulsel, dan Kepala Inspektorat Pemprov Sulsel.

Sebelumnya, Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae mengeluarkan surat perintah yang menunjuk diri sendiri sebagai Plt. Kadis Kesehatan Tana Toraja pada tanggal 01 Maret 2019. Pasca keluarnya surat perintah tersebut, Bupati Tator mendadak jadi buah bibir dan dinilai rakus jabatan.

Baca Juga :  Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Kepala Kejari Tator Bagikan Kaos dan Stiker

Herman Barrung

Berbagi itu indah