50 Anggota DPRD Makassar Terancam Dipanggil Kejati Sulsel

Prof Dr Hamzah Halim. (Foto: Istimewa)

MAKASSAR, Pedomansulsel.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel terus mengusut dugaan penyimpangan anggaran reses fiktif anggota DPRD Makassar tahun anggaran 2015-2016.

Sebelumnya, Kejati Sulsel telah menjadwalkan agenda pemanggilan terhadap Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Makassar, Adwi Awan Umar.

Guru besar hukum Universitas Hasanuddin, Prof Dr Hamzah Halim, menyebut adanya indikasi keterlibatan anggota dewan dalam kasus tersebut. Menurutnya, semua kemungkinan selalu terbuka dalam semua tahapan proses penanganan sebuah perkara, termasuk perkara korupsi.

“Kalau ditanya apakah 50 anggota DPRD Makasar bisa dipanggil juga? Saya jawab dengan tegas bahwa sangat mungkin,” ungkapnya kepada Pedomansulsel.com, (8/9/2018).

Prof Hamzah mengatakan, semua berpulang pada bukti-bukti permulaan keterlibatan para anggota DPRD Makassar yang dimiliki oleh penyidik.

Baca Juga :  Pemkot Makassar tak Tegas, Bongkar Muat Barang Seperti Benang Kusut

Ia menjelaskan, begitu penyidik mendapatkan bukti permulaan yang cukup atas keterlibatan seseorang dalam suatu perkara, maka wajib hukumnya yang bersangkutan dipanggil untuk periksa dan didalami keterlibatannya.

“Apalagi hampir semua kasus korupsi yang terjadi di DPRD dilakukan “berjamaah”, mengapa? Oleh karena kebijakan/keputusan yang diambil di DPRD itu selalu sifatnya musyawarah mufakat atau kolektif dan selalu merupakan hasil kompromi/kesepahaman para anggota DPRD tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Makassar, Adwi Awan Umar, masih bungkam saat dikonfirmasi Pedomansulsel.com via selulernya.

Berikut daftar 50 DPRD Kota Makassar periode 2014-2019 berdasarkan hasil pleno penetapan KPU Kota Makassar, Senin (12/5/14):

1. Irwan Djafar (NasDem)
2. Mudzakkir Ali Djamil (PKS)
3. HM Munir Mangkana (PDIP)
4. Farouk M. Betta (Golkar)
5. Eric Horas (Gerindra)
6. Agung Wirawan (Demokrat)
7. Zaenal Dg. Beta (PAN)
8. Fasruddin Rusli (PPP)
9. Mustagfir Sabry (Hanura)
10. Rudianto Lallo (NasDem)
11. Irwan (PKS)
12. William (PDIP)
13. Abdul Wahab Tahir (Golkar)
14. Sahruddin Said (Golkar)
15. A Pahlevi (Gerindra)
16. Fatma Wahyuddin (Demokrat)
17. Basdir (Demokrat)
18. Sampara Sarip (PPP)
19. HM Yunus (Hanura)
20. Mario David (NasDem)
21. Muhammad Iqbal (PKS)
22. Andi Hasir (Golkar)
23. Melani Mustari (Golkar)
24. Lisdayanti Sabri (Gerindra)
25. Abdi Asmara (Demokrat)
26. H. Syarifuddin (Demokrat)
27. Sangkala Saddiko (PAN)
28. Abdul Wahid (PPP)
29. Andi Abdul Kadir (Hanura)
30. Supratman (NasDem)
31. Haslinda (PKS)
32. Mesakh Raymond (PDIP)
33. Rahman Pina (Golkar)
34. Samsuddin Kadir (Golkar)
35. Amar Busthanul (Gerindra)
36. Adi Rasyid Ali (Demokrat)
37. Hamzah Hamid (PAN)
38. Abdul Azis Namu (PPP)
39. H. Jufri Pabe (Hanura)
40. Indira Mulyasari (NasDem)
41. Yeni Rahman (PKS)
42. Andi Vivin Sukmasari (PDIP)
43. Andi Nurman (Golkar)
44. Mustafa Alwi (Gerindra)
45. Susuman Halim (Demokrat)
46. Hasanuddin Leo (PAN)
47. Busranuddin BT (PPP)
48. Shinta Mashita Molina (Hanura)
49. Muh Said (PBB)
50. Arifin Dg Kulle (PKPI)

Berbagi itu indah
  • 11
    Shares